Kabar Gembira,  Pengangkatan Pegawai  PPPK di lingkungan Pemerintah Pessel Selatan 

Kuota guru PPPK tahun ini, Pemerintah Pessel Selatan bisa 1.269 dari Kemenpan-RB. 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan menunjuk 1.269 guru kehormatan yang ditunjuk sebagai alat sipil negara (ASN) melalui pemilihan pegawai pemerintah dan perjanjian tenaga kerja (PPPK), tahun ini.

Direktur Kantor Pendidikan dan Budaya Pessel, kata Salim Muhaimin, jumlah kuota tahun ini adalah kabar baik untuk biaya di daerah tersebut. Karena menurutnya, meskipun dia belum mengakomodasi jumlah guru kehormatan dalam segala hal. Namun, ia secara bertahap mulai mengubah banyak kondisi. "Kami benar-benar membutuhkan hingga 2571. Tapi, terima kasih Tuhan tahun ini jauh lebih," jelasnya di Painan, Rabu (10/8).

Menurut Kantor Pendidikan Data Dapodik Pessel. Jumlah guru yang masih terhormat adalah 2571. Dari jumlah itu, tingkat regional adalah 986 orang dan sisanya adalah status kehormatan sekolah. "Dia adalah seorang guru yang memasuki Dapodik Elementary, Middle School, PAUD. Ada kehormatan regional dan ada kehormatan sekolah," jelasnya. Meskipun dia belum mengakomodasi semua staf Honor Guru, menurut Salim Muhaimin, ini adalah kabar baik. Setidaknya, dengan penambahan lebih banyak transfer negara. Prestasi pemerintah distrik untuk meningkatkan kualitas pengajaran yang baik -pendidikan jauh lebih baik. "Sangat relevan dengan visi dan misi Bupati, semoga ini dapat meningkatkan kesejahteraan guru kami," jelasnya. Sementara itu, kepala Pessel BKPSDM, Tamsir mengkonfirmasi hal ini. Dia mengatakan, kuota PPPK untuk guru telah ditentukan oleh Kemenpan-RB. "Tahun ini untuk PPPK, guru kami dapat menjadi ransum hingga 1.269 orang. Tetapi tidak ada dokter dan teknisi lain untuk staf medis," jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa jumlah peluang untuk guru PPPK tahun ini jauh lebih dari tahun lalu. Tahun lalu, hanya sekitar ratusan orang.

"Ya, tahun ini, terima kasih Tuhan, ada lebih banyak peluang. Mudah -mudahan itu adalah kabar baik bagi para guru Honorer kami," jelasnya.

Pemkab Pessel Susun Anjab Dan ABK Untuk PPPK

Pemerintah Pesisir Selatan , melalui Personil dan Badan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), mempersiapkan analisis pekerjaan (ANJAB) dan analisis beban kerja (ABK) yang akan diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di daerah tersebut. Persiapan ini untuk memenuhi posisi fungsional yang akan diisi di setiap organisasi peralatan regional (OPD).

 "Sesuai dengan hasil pertemuan kemarin, saya meminta masing -masing OPD untuk mengkompilasi Anjab dan ABK di mana bagian yang dibutuhkan oleh organisasi peralatan regional yang akan diisi oleh PPPK, kemudian," kata kepala personel dan agen sumber daya manusia (BKPSDM ) Pesisir Selatan, Tamsir, Selasa (6/21).

Dia mengatakan bahwa menyusun dan menghitung kebutuhan PPPK yang akan diusulkan berdasarkan keputusan Menteri Reformasi Administrasi dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) nomor 76 tahun 2022, di mana ada 187 posisi fungsional yang dapat diisi oleh PPPK. Tujuannya adalah bahwa kemudian tidak ada ketidakcocokan dengan apa yang dibutuhkan. "Karena, semua ini tidak dapat diisi. Oleh karena itu, masing -masing opd dimana pun," katanya.

Diketahui bahwa pemerintah pusat akan menghapus staf kehormatan untuk dilakukan pada 28 November. Seperti yang dinyatakan menurut surat edaran (SE) bernomor b/185/m.sm.02.03/2022 yang ditandatangani oleh Menteri Reformasi Administratif dan Reformasi Birokrasi Thahjo Kumolo pada 31 Mei 2022.

Tamsir mengungkapkan bahwa staf kehormatan saat ini seperti guru dan kesehatan dicatat sebanyak 4010 orang yang dibayar oleh pemerintah daerah. Dan semua itu tidak sukarela. "Namun, staf kehormatan untuk guru masih memiliki kesempatan," katanya.

Sumber https://www.pesisirselatankab.go.id/

Downlaod SE Surat Pendataan Tenaga Non Asn Dilingkungan Instansi Pemerintah Daerah Pesisir Selatan